TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meningkatkan upaya pengendalian malaria setelah jumlah kasus penyakit tersebut mencapai 129 orang hingga pertengahan Juni 2026. Dari jumlah itu, 99 pasien dilaporkan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Lonjakan kasus malaria terkonsentrasi di dua wilayah, yakni Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis, yang kini menjadi fokus penanganan pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjungpinang, dr. Elfiani Sandri, mengatakan peningkatan kasus malaria perlu mendapat perhatian serius agar tidak meluas ke wilayah lain.
“Sebaran kasus malaria didominasi di Senggarang dan Kampung Bugis, yang kini menjadi fokus utama penanganan lintas sektor pemerintah daerah,” kata Elfiani di Tanjungpinang, Jumat.
Untuk menekan penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk Anopheles tersebut, Pemkot Tanjungpinang telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian, mulai dari fogging atau pengasapan, penguatan edukasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan Indoor Residual Spraying (IRS) berupa penyemprotan dinding rumah yang didukung Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Ahli Malaria.
Menurut Elfiani, keberhasilan pengendalian malaria tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mengingatkan warga untuk mewaspadai tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk, terutama genangan air bersih di bak mandi maupun tempat penampungan air.
“Upaya pencegahan juga didukung intervensi teknis untuk mencegah nyamuk berkembang biak di lingkungan rumah warga,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Yosei Susanti, memastikan pihaknya akan memperkuat dukungan penanganan malaria di Tanjungpinang, terutama di kawasan dengan angka kasus tertinggi.
Selain meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, Dinkes Kepri juga akan memperkuat layanan kesehatan bagi pasien malaria agar proses pengobatan dan pemulihan berjalan lebih optimal.
“Kami akan memperkuat penyuluhan kepada masyarakat serta mendukung pelayanan kesehatan bagi pasien malaria agar proses pemulihan berjalan optimal,” kata Yosei.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini juga tengah mengupayakan dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk memperkuat penanganan malaria di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan laju penyebaran malaria sekaligus mempercepat penanganan kasus di wilayah yang terdampak paling parah. (Ant/red)
