• Thu, Nov 2026

Bea Cukai dan Pemko Batam Gencarkan Sosialisasi Bahaya Rokok Ilegal

Bea Cukai dan Pemko Batam Gencarkan Sosialisasi Bahaya Rokok Ilegal


BATAM : SERANTAU MEDIA – Bea Cukai Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menggencarkan sosialisasi bahaya rokok ilegal untuk menekan peredaran produk tembakau tanpa pita cukai resmi. Sepanjang 2026, kedua pihak telah dua kali menggelar operasi bersama dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Batam, Mujiono, mengatakan sosialisasi menjadi salah satu fokus pemanfaatan DBHCHT. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta dampak peredarannya.

"Target utamanya bukan jumlah penindakan atau total barang bukti, tetapi lebih kepada unsur edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin memahami apa itu rokok ilegal serta memiliki kesadaran untuk tidak membeli maupun mendistribusikannya," kata Mujiono saat dikonfirmasi di Batam, Rabu.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan pemberantasan rokok ilegal tidak semata-mata diukur dari jumlah barang kena cukai (BKC) yang disita atau penindakan yang dilakukan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli dan mengedarkan rokok ilegal juga menjadi indikator penting.

Karena itu, sosialisasi mengenai larangan peredaran rokok ilegal masih perlu diperluas agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Mujiono menjelaskan, DBHCHT merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan penerimaan cukai hasil tembakau. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga bidang, yakni kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kesehatan 40 persen, serta penegakan hukum 10 persen.

Ia menyebutkan, alokasi DBHCHT untuk Pemkot Batam pada 2025 sekitar Rp100 juta. Kecilnya alokasi tersebut dipengaruhi nilai penerimaan cukai di Batam yang relatif rendah.

"Indikator pemerintah pusat untuk alokasi DBHCHT merupakan nilai cukai. Kalau di Batam ada perusahaan rokok, namun orientasinya ekspor jadi tidak ada pungutan cukainya. Itu makanya nilai cukai yang dihasilkan di Batam kecil," ujarnya.

Dengan alokasi tersebut, anggaran untuk penegakan hukum hanya berkisar Rp10 juta hingga Rp11 juta. Kondisi ini membuat ruang pelaksanaan kegiatan bersama, termasuk operasi dan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal, masih terbatas.

Bea Cukai Batam dan Pemkot Batam telah mengevaluasi pemanfaatan dana tersebut. Ke depan, koordinasi akan diperkuat agar sosialisasi, pendekatan hukum, serta pemanfaatan anggaran untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

"Harapannya nanti dapat memaksimalkan sosialisasi, pendekatan hukum, dan alokasi untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang lebih maksimal. Hal-hal seperti itu kita koordinasikan lebih erat lagi dan beri saran dan masukan," kata Mujiono. (ant/red)