PEKANBARU, SERANTAU MEDIA – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau, Iskandar Husein, menonaktifkan Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Meranti definitif, Sudarto.
Keputusan ini menuai polemik dan dinilai bermasalah secara administrasi serta diduga bermuatan kepentingan politik menjelang pemilihan Ketua KONI Riau periode 2026–2030.
Sudarto menegaskan penonaktifannya tidak memiliki dasar hukum organisasi yang sah. Ia menyatakan alasan berupa mosi tidak percaya dari pengurus KONI Meranti tidak otomatis dapat dijadikan dasar pencopotan ketua definitif.
“Dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi KONI, penonaktifan ketua hanya bisa dilakukan jika melanggar aturan, terjerat pidana berkekuatan hukum tetap, tidak mampu menjalankan tugas, mengundurkan diri, atau melanggar larangan rangkap jabatan. Saya tidak memenuhi satu pun kriteria itu,” kata Sudarto, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, mosi tidak percaya merupakan dinamika internal organisasi yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, bukan keputusan sepihak. Ia menilai langkah KONI Riau mencederai prinsip demokrasi dan tata kelola organisasi olahraga.
Sudarto juga menduga penonaktifan tersebut sarat kepentingan politik. Ia menuding keputusan itu merupakan upaya konsolidasi dukungan Ketua KONI Riau menjelang kontestasi pemilihan mendatang.
“Ini preseden buruk bagi olahraga Riau. Jika pimpinan KONI kabupaten dan kota dicopot karena perbedaan sikap politik, maka KONI tidak lagi fokus pada pembinaan olahraga,” ujarnya.
Atas hal tersebut, Sudarto meminta KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi keputusan tersebut. Ia menilai penonaktifan dirinya merupakan pelanggaran administrasi yang harus ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KONI Riau Iskandar Husein belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran administrasi dan dugaan muatan politik dalam penonaktifan Ketua KONI Meranti. (Ant/red)
Pengurius KONI Kepulauan Meranti
