PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Debu yang beterbangan dan lubang yang mengganggu perjalanan kini tak lagi menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah bagian ruas Jalan Minas–Perawang. Akses yang sebelumnya kerap membuat pengendara harus memperlambat laju kendaraan kini tampil lebih mulus dengan konstruksi jalan beton.
Perubahan itu tak lepas dari kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRKPP) bersama sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut, termasuk PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Perbaikan dilakukan melalui skema kerja sama lintas sektor. Para pihak bergotong royong mengerjakan perbaikan fisik jalan untuk memastikan akses yang menjadi jalur penting masyarakat dan aktivitas industri itu kembali nyaman dilalui.
Bagi masyarakat, jalan yang lebih baik berarti perjalanan yang lebih aman dan lancar. Arus kendaraan pengangkut barang pun menjadi lebih mudah, sehingga aktivitas ekonomi di sepanjang kawasan Minas–Perawang ikut bergerak lebih cepat.
Bagi perusahaan, infrastruktur yang memadai juga menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan operasional, termasuk kegiatan hulu migas.
PHR turut terlibat dalam kolaborasi tersebut. Perbaikan menggunakan konstruksi rigid pavement atau perkerasan beton yang dirancang untuk menahan beban kendaraan berat dan memiliki daya tahan lebih panjang.
Manager Relations Zona Rokan PHR, Rudi Arief, mengatakan keberadaan jalan tersebut bukan hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat luas.
“Jalan ini adalah milik kita bersama, urat nadi perekonomian kita,” kata Rudi.
Karena itu, ia mengingatkan pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan logistik, agar mematuhi ketentuan batas tonase. Menurutnya, kualitas jalan yang sudah diperbaiki akan lebih terjaga apabila digunakan sesuai kapasitasnya.
“Kalau infrastrukturnya awet, manfaatnya juga bisa dirasakan lebih lama oleh masyarakat,” ujarnya.
Perbaikan Jalan Minas–Perawang menjadi gambaran bagaimana persoalan infrastruktur dapat ditangani melalui kerja bersama. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama: menjaga akses tetap aman, nyaman dan mampu menopang aktivitas ekonomi.
Bagi PHR, kelancaran mobilitas masyarakat juga beriringan dengan kelancaran kegiatan operasional perusahaan dalam menjalankan tugas menjaga ketahanan energi nasional.
“Ketika mobilitas warga lancar dan aman, operasi kami dalam menjaga ketahanan energi nasional pun ikut terjaga,” kata Rudi.***
