• Tue, Sep 2026

Kepri Bidik Pertanian Modern 2030, Teknologi hingga Regenerasi Petani Jadi Prioritas

Kepri Bidik Pertanian Modern 2030, Teknologi hingga Regenerasi Petani Jadi Prioritas

Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepri di Hotel Aston Batam, berfoto bersama, Senin (31/8/2026).


BATAM : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyiapkan transformasi besar sektor pertanian melalui konsep Kepri Modern Agriculture 2030. Program ini ditargetkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di tengah keterbatasan lahan serta karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Dr Rika Azmi, S.TP., MM., memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kepri di Hotel Aston Batam, Senin (31/8/2026).

Rika mengatakan tantangan sektor pertanian Kepri cukup besar. Sekitar 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan, sementara daratannya hanya sekitar 4 persen. Dari 2.028 pulau yang dimiliki Kepri, hanya 292 pulau yang berpenghuni.

Meski memiliki keterbatasan lahan, Kepri tercatat memiliki lahan pertanian sekitar 221.708 hektare. Lahan tersebut tersebar di Batam 92.269 hektare, Karimun 35.454 hektare, Natuna 24.405 hektare, Lingga 42.995 hektare, Tanjungpinang 18.197 hektare, dan Kepulauan Anambas 8.388 hektare.

Dari sisi kelembagaan petani, terdapat 173 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 2.250 Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Menurut Rika, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ketahanan pangan Kepri terus membaik. Indeks Ketahanan Pangan Kepri pada 2025/2026 mencapai 71,96, meningkat signifikan dibandingkan posisi Kepri yang sebelumnya berada di peringkat ke-34 nasional pada 2022. Kini Kepri berada di peringkat ke-16 dari 38 provinsi.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga relatif stabil dan berada di atas target, yakni pada kisaran 102,26 hingga 104,69.

Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan pasokan pangan lokal, belum meratanya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), rendahnya penggunaan mekanisasi modern, hingga kebutuhan meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh pertanian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kepri Modern Agriculture 2030 dibangun melalui tujuh pilar utama, yakni penguatan infrastruktur dan fasilitas, produksi berkelanjutan, pengembangan sentra produksi pangan, teknologi dan digitalisasi, regenerasi petani, pembiayaan dan perlindungan, serta hilirisasi dan pemasaran.

Transformasi tersebut akan diarahkan pada pembangunan irigasi dan jalan usaha tani, peningkatan mekanisasi, penggunaan benih unggul dan pupuk organik, serta penerapan konsep pertanian cerdas iklim.

Pemanfaatan teknologi juga akan diperluas melalui Internet of Things (IoT), drone pertanian hingga dashboard petani digital untuk mendukung pengelolaan usaha tani yang lebih efisien dan berbasis data.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui pelatihan dan pendampingan bagi petani milenial. Dari sisi pembiayaan, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian akan diperluas.

Sementara dari sisi pemasaran, produk pertanian Kepri didorong masuk ke ekosistem perdagangan digital melalui e-commerce, termasuk membuka peluang untuk menembus pasar ekspor.

Selain peningkatan produktivitas, pemerintah memberi perhatian pada perlindungan sosial keluarga petani dan nelayan. Salah satu targetnya adalah memastikan seluruh petani dan keluarganya memiliki akses terhadap jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Pendidikan anak-anak keluarga petani dan nelayan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah turut mendorong perluasan Program Sekolah Rakyat melalui rencana pembangunan tiga titik baru di Natuna, Anambas, dan Tanjungpinang.

Rika menegaskan pembangunan sektor pertanian tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat termasuk HKTI, serta media massa.

Forum “Sembang Tani” juga didorong menjadi ruang komunikasi rutin antara pemerintah dan petani untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Melalui Kepri Modern Agriculture 2030, pemerintah menargetkan sektor pertanian tidak hanya mampu meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah, memperluas akses pasar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Transformasi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terbentuknya sektor pertanian Kepri yang lebih modern, produktif, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.(REI/red)