• Sun, Oct 2026

OJK Riau Hentikan 1.222 Entitas Keuangan Ilegal, Warga Diminta Waspada

OJK Riau Hentikan 1.222 Entitas Keuangan Ilegal, Warga Diminta Waspada

Plt Gubri, SF Hariyanto menghadiri Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).


PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mengingatkan masyarakat agar mewaspadai investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan berbagai modus penipuan keuangan digital. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal selama Januari hingga 31 Agustus 2026.

Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, mengatakan kemudahan transaksi keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan legalitas layanan yang digunakan.

“Jangan mudah tergiur tawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Masyarakat perlu memastikan legalitas layanan sebelum menggunakannya,” kata Fredly dalam rangkaian Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).

Menurutnya, pencegahan kejahatan keuangan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari OJK, Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan, hingga instansi terkait lainnya. Industri jasa keuangan juga perlu aktif mengedukasi nasabah agar mampu mengenali modus penipuan dan bertransaksi secara aman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk mengembangkan usaha produktif dan memperkuat ekonomi keluarga.

“Kita ingin akses keuangan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, kemudahan layanan harus berjalan seiring dengan pemahaman masyarakat,” ujarnya.

SF Hariyanto juga mendorong OJK, perbankan, dan industri jasa keuangan memperluas edukasi serta pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau, katanya, turut mendukung pengembangan usaha melalui kemudahan perizinan dan perluasan akses pemasaran.

Ia berharap Financial Expo tidak sekadar menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih layanan keuangan, serta mendorong kesejahteraan keluarga. (MCR/red)