TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai memperkuat pengawasan tata ruang melalui sistem digital. Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, meluncurkan Dashboard Kawal Ruang Kota untuk memantau pemanfaatan ruang secara real time, transparan, dan terintegrasi.
Peluncuran dashboard tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi dan pelatihan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).
Raja Ariza mengatakan, pengawasan tata ruang diperlukan untuk memastikan pembangunan di Tanjungpinang berjalan tertib dan sesuai rencana. Pertumbuhan kota, menurutnya, harus diimbangi dengan pengendalian agar tidak menimbulkan persoalan tata ruang di kemudian hari.
“Jangan sampai pembangunan yang hari ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Ariza.
Ia berharap dashboard tersebut dapat memudahkan pemerintah dalam memantau aktivitas pemanfaatan ruang, mempercepat koordinasi lintas instansi, serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurut Ariza, pengawasan tata ruang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, pengembang, dan masyarakat.
Karena itu, sosialisasi dan pelatihan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, camat, lurah, hingga pelaku usaha dan pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Ariza menegaskan, pemanfaatan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan agar pembangunan kota berlangsung terarah dan berkelanjutan.
Melalui sistem pengawasan berbasis digital tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap pengendalian pemanfaatan ruang semakin efektif sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata ruang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, perwakilan REI dan Himperra, serta para camat, lurah, dan perangkat daerah terkait.***
