• Fri, Nov 2026

PT RAPP Buka Suara soal Pencabutan Izin Konsesi 338 Ribu Hektare di Riau

PT RAPP Buka Suara soal Pencabutan Izin Konsesi 338 Ribu Hektare di Riau


PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) buka suara menyusul keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Dalam pernyataan resminya, PT RAPP menyebut telah menerima informasi mengenai keputusan pemerintah tersebut melalui pemberitaan media. Perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," demikian pernyataan Corporate Communication PT RAPP yang dditerima redaksi Serantau Media, Jumat (20/11). 

Perusahaan menyebut hingga saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. PT RAPP juga menyatakan akan menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Di tengah keputusan pencabutan izin itu, PT RAPP mengaku memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Bersama Grup APRIL, perusahaan menyebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.

PT RAPP juga mengutip studi dampak ekonomi sebelumnya yang memperkirakan aktivitas perusahaan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan akibat perkembangan kebijakan tersebut.

Dalam pernyataannya, PT RAPP turut memaparkan kontribusi ekonomi perusahaan selama beroperasi di Riau. Perusahaan menyebut telah menjadi bagian dari daerah tersebut selama lebih dari tiga dekade.

PT RAPP mengklaim kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai lebih dari Rp350 triliun sepanjang 2016 hingga 2025. Selain itu, perusahaan mengaku telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten selama 10 tahun terakhir.

Program tersebut di antaranya mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT RAPP dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau.

Penertiban terhadap PT RAPP dilakukan melalui pencabutan PBPH seluas sekitar 338.536 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan. Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Sementara itu, PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, serta mitra usahanya. Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan. ***