KEPRI : SERANTAU MEDIA – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kepulauan Riau mempercepat pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan pangan.
Dari total 240 SPPG di Kepri, sebanyak 181 SPPG atau 75,42 persen telah mengantongi SHS. Sementara 59 SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, mengatakan percepatan pemenuhan SHS menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, salah satu kendala yang ditemukan adalah lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur SPPG setelah mendapatkan rekomendasi.
“Karena itu, percepatan pemenuhan SHS dinilai penting untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan,” ujar Rika dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Lingga Capai 100 Persen
Berdasarkan capaian per kabupaten/kota, Lingga menjadi daerah dengan pemenuhan SHS tertinggi, yakni seluruh SPPG telah memiliki sertifikat tersebut.
Karimun berada di posisi berikutnya dengan capaian 96,77 persen, disusul Batam 74,31 persen, Bintan 68,42 persen, serta Tanjungpinang dan Natuna yang masing-masing mencapai 58,33 persen.
Satgas MBG mendorong SPPG yang belum memenuhi persyaratan agar segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sehingga standar keamanan pangan dapat dipenuhi secara menyeluruh.
Selain aspek keamanan pangan, program MBG juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Hingga saat ini, sekitar 10.105 tenaga kerja terserap di dapur-dapur SPPG di seluruh Kepri. Mereka bekerja sebagai petugas keamanan, tenaga kebersihan, pencuci peralatan makan, pengemudi hingga tenaga pendukung lainnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 55,34 persen merupakan perempuan.
Program MBG juga melibatkan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Berdasarkan data sekitar dua pekan sebelumnya, terdapat sekitar 160 pelaku usaha yang menjadi pemasok MBG.
Mereka terdiri atas 39 UMKM, 27 CV, 35 PT, 26 koperasi, 22 usaha dagang (UD), dan 11 pelaku usaha lainnya.
DKP2KH Kepri mendorong pembaruan data pemasok dilakukan secara by name by address serta mencantumkan jenis badan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah data ganda sekaligus memudahkan pemerintah dalam memetakan dan mengawasi keterlibatan pelaku usaha dalam program MBG. (Rls/red)
