PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Riau meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan antrean panjang kendaraan menjelang akhir 2026. Pemprov juga mengusulkan penempatan perwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Riau guna memperkuat pengawasan distribusi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon Diando Simatupang, mengatakan Gubernur Riau telah menginstruksikan agar pasokan energi tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Ismon, Pemprov Riau telah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk meminta penambahan pasokan harian sebelum memasuki periode peningkatan kebutuhan pada akhir tahun.
“Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” kata Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Selain meminta tambahan kuota, Pemprov Riau mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Keberadaan perwakilan tersebut diharapkan mempercepat koordinasi dan penanganan persoalan distribusi BBM.
“Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Satgas tersebut direncanakan melibatkan berbagai instansi guna memastikan distribusi berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Riau, Ahmad, mengatakan pendataan unsur yang akan dilibatkan perlu segera dilakukan untuk merumuskan struktur, tugas, dan mekanisme kerja satgas.
“Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Ahmad.
Melalui penambahan kuota, penguatan pengawasan, dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap pasokan BBM di Riau tetap terjaga serta potensi antrean dan kelangkaan menjelang akhir tahun dapat diantisipasi. (MCR/red)
