SERANTAUMEDIA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang biasa disapa Gus Ipul, telah menetapkan target ambisius untuk menghapus lebih dari 300.000 keluarga setiap tahunnya dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih luas.
Dalam wawancara eksklusif dengan BTV pada hari Kamis, Gus Ipul mengungkapkan bahwa lebih dari 21 juta keluarga saat ini terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
“Dari total anggaran bansos sebesar Rp 75 triliun, sekitar 80 persen dialokasikan untuk perlindungan sosial yang menjangkau lebih dari 21 juta keluarga miskin. Sementara, hanya sebagian kecil yang diperuntukkan bagi program pemberdayaan ekonomi,” jelas Gus Ipul.
“Kami bermaksud membantu lebih dari 300.000 keluarga meningkatkan kondisi ekonomi mereka setiap tahun sehingga mereka dapat keluar dari daftar penerima manfaat,” tambahnya.
Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah membuat langkah signifikan dalam mengurangi kemiskinan selama dua dekade terakhir.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,54 persen pada Maret 2023, level terendah dalam sejarah. Namun, tantangan tetap ada, terutama di daerah pedesaan dan di antara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Pandemi Covid-19 telah mengganggu kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun, mendorong jutaan orang Indonesia jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup, yang diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global, terus mengancam rumah tangga berpendapatan rendah.
Selain itu, kesenjangan antarwilayah masih sangat mencolok. Sementara pusat-pusat perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, provinsi-provinsi terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur melaporkan tingkat kemiskinan yang melebihi 20 persen, yang menyoroti distribusi sumber daya dan peluang yang tidak merata.
Strategi Ganda
Pendekatan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan semakin menekankan strategi ganda: menyediakan bantuan langsung untuk kebutuhan dasar sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi.
Program seperti transfer tunai bersyarat dan dukungan untuk usaha kecil bertujuan untuk menciptakan jalur keluar dari kemiskinan yang berkelanjutan.
Menurut Gus Ipul, tujuan utama bantuan sosial adalah untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar bagi keluarga kurang mampu, termasuk makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Misalnya, kami menyediakan Rp 200.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat guna membeli makanan. Pembayaran biasanya dicairkan setiap tiga bulan melalui transfer bank atau Pos Indonesia. Daftar penerima manfaat harus terus diperbarui untuk memperhitungkan perubahan seperti kematian, perpindahan tempat tinggal, atau perbaikan kondisi ekonomi yang membuat beberapa keluarga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan,” katanya.
Sasaran kedua program ini adalah memberdayakan keluarga untuk mencapai kemandirian finansial melalui sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dan membekali keluarga dengan perangkat untuk mencapai kemandirian jangka panjang. Program ini melibatkan inisiatif seperti dukungan modal usaha, program kewirausahaan, akses pasar, dan pelatihan tenaga kerja.
"Mereka butuh pendampingan agar bisa lepas dari garis kemiskinan dan meraih kemandirian finansial. Keberhasilan program pemberdayaan ini akan bergantung pada kolaborasi yang kuat antar berbagai kementerian," kata Gus Ipul.
Tantangannya terletak pada memastikan bahwa program tersebut menjangkau mereka yang paling membutuhkan sambil mengatasi masalah struktural seperti akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan. *** (dmh)
