PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Komisi III DPRD Riau menegaskan target tinggi bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Pada rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu (8/1/2025), Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa PT SPR diharapkan dapat memberikan kontribusi dividen sebesar Rp10 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2025.
Menurut Edi Basri, target ini merupakan langkah konkret untuk mendorong BUMD agar memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.
Pasalnya, meskipun telah beroperasi selama 14 tahun, kontribusi PT SPR kepada daerah terbilang sangat rendah, hanya mencapai Rp17 miliar—jauh dari harapan, mengingat Pemprov Riau telah menyuntikkan modal sebesar Rp49 miliar.
"Dalam 14 tahun, kontribusi PT SPR baru mencapai Rp17 miliar, belum sampai setengah dari modal yang diberikan. Target Rp2,2 miliar yang diajukan mereka untuk tahun ini tidak bisa kami terima. Oleh karena itu, kami yang menetapkan target Rp10 miliar," ujar Edi Basri dilansir tribunpekanbaru.com.
Ia juga menekankan bahwa PT SPR sebagai perusahaan milik daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, salah satu peran utama BUMD adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen yang disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika target tersebut tercapai, Komisi III DPRD Riau berjanji akan memberikan dukungan penuh, termasuk kemungkinan untuk menambah penyertaan modal ke PT SPR.
Edi Basri juga menyoroti pentingnya efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan PT SPR. Menurutnya, manajemen BUMD harus lebih transparan dan profesional untuk memberikan hasil yang optimal.
Jika target dividen Rp10 miliar tersebut gagal tercapai, ia tidak menutup kemungkinan bahwa akan dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja PT SPR.
"Kami mendukung sepenuhnya, tapi capai dulu targetnya. Ini perusahaan rakyat, bukan milik perorangan. Setiap rupiah yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Riau," tegas Edi Basri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III, Eva Yuliana, bersama dengan anggota lain seperti Abdullah dari PKS, Diski dari PAN, dan Sofyan dari PDI Perjuangan, juga menyampaikan pandangan serupa.
Mereka sepakat bahwa potensi PT SPR sangat besar, terutama karena perusahaan ini terlibat dalam berbagai sektor strategis, seperti minyak, perdagangan, perkebunan, dan kehutanan. Namun, sayangnya, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Kami ingin melihat komitmen nyata dari PT SPR untuk merealisasikan target ini. Dengan potensi yang mereka miliki, target Rp10 miliar bukanlah hal yang mustahil," ujar Abdullah, menambahkan bahwa PT SPR harus mampu mengelola potensinya dengan lebih baik.
Komisi III DPRD Riau berharap PT SPR dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Riau.
Sebagai perusahaan milik daerah, PT SPR memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberi dampak positif, bukan hanya dalam segi keuntungan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Riau.
