SERANTAUMEDIA - Indonesia berencana mengusulkan pengurangan tarif perdagangan ke Amerika Serikat saat Presiden terpilih Donald Trump bersiap menerapkan kebijakan tarif universal.
Beberapa produk Indonesia telah lama menghadapi tarif impor di AS, yang menandakan hubungan perdagangan yang menantang yang dapat semakin erat di bawah pemerintahan Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut dalam acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta pada hari Senin, 13 Januari 2025.
Pemerintah Indonesia bermaksud untuk menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya kerja sama bilateral yang lebih luas untuk mengurangi potensi kenaikan tarif di bawah kepemimpinan Trump.
“Kami meminta kerja sama ekonomi bilateral untuk menurunkan tarif,” kata Airlangga, seperti dikutip Antara .
Kerja sama perdagangan dapat melibatkan mekanisme seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), kata Airlangga.
Trump, yang akan kembali menjabat pada bulan Januari, telah berjanji untuk mengenakan tarif 100 persen kepada anggota BRICS jika blok tersebut memajukan rencana untuk menciptakan mata uang saingan bagi dolar AS. BRICS, yang mencakup Tiongkok dan Rusia, telah mendorong pengurangan ketergantungan pada dolar dalam perdagangan global.
Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS kurang dari dua minggu sebelum pelantikan Trump, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap hubungan perdagangan Indonesia-AS.
Namun, Airlangga menepis kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan bahwa tarif AS terhadap impor Indonesia—seperti pakaian dan komoditas—bukan hal baru.
Ia juga menyoroti perbedaan dalam kebijakan tarif AS, dengan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Vietnam menikmati pengecualian tarif.
“Amerika Serikat telah mengenakan tarif pada produk-produk kita, termasuk sepatu, pakaian, dan komoditas lainnya. Sementara itu, Vietnam dibebaskan dari tarif. Kita menjadi agak kebal terhadap tarif yang dikenakan AS,” kata Airlangga.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perdagangan antara Indonesia dan AS tetap kuat.
Perdagangan bilateral mencapai $34,5 miliar pada tahun 2023, dengan Indonesia menikmati surplus sebesar $12 miliar. Perdagangan antara Januari dan Oktober 2024 mencapai total $31,6 miliar, sehingga Indonesia tetap surplus sebesar $11,5 miliar.
Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump memerintahkan peninjauan ulang kelayakan Indonesia untuk mendapatkan Sistem Preferensi Umum (GSP) AS, dengan alasan defisit perdagangan.
GSP, sebuah program preferensi perdagangan yang menguntungkan negara-negara berkembang, berakhir pada tahun 2020 dan menunggu pembaruan oleh Kongres. *** (dmh)
