SERANTAUMEDIA - Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia memasuki babak baru yang lebih sederhana dan efektif.
Pemerintah telah menggandakan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Sekitar 500.000 ton merupakan pupuk organik. Peningkatan ini bertujuan untuk memastikan petani memiliki akses terhadap pupuk selama musim tanam.
Pemerintah juga memangkas birokrasi terkait penyaluran.
Kini, prosesnya hanya melibatkan tiga lembaga: Kementerian Pertanian, perusahaan pupuk milik negara Pupuk Indonesia, serta distributor dan kelompok tani.
Dalam pertemuan dengan DPR, Direktur Utama Pupuk Indonesia menyampaikan sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian guna mewujudkan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik.
Hingga Mei lalu, sekitar 58 persen petani yang terdaftar di platform digital distribusi e-RDKK belum menerima pupuk.
Petani merasa hanya menerima sebagian kecil pupuk bersubsidi, bahkan menyebut biaya perjalanan ke kios untuk mengambil pupuk lebih mahal.
Menanggapi hal tersebut, Pupuk Indonesia telah memperbarui datanya. Perusahaan juga telah mengomunikasikan program ini secara luas melalui apa yang disebut Pupuk Indonesia Sapa dan Tebus Bersama.
Peraturan daerah juga menimbulkan beberapa tantangan. Beberapa bupati dan pemerintah daerah belum mengeluarkan keputusan tentang pupuk bersubsidi. Meskipun peraturan tersebut sudah ada, beberapa pemerintah daerah masih membatasi petani yang bisa mendapatkan pupuk yang didistribusikan setiap bulan atau per musim tanam.
Kios-kios juga melaporkan ketidakakuratan senilai Rp 15,6 miliar atau sekitar USD 966.168 antara Januari hingga Maret. Hal ini turut memperlambat penyaluran di tingkat kios.
Perubahan musim tanam juga mendorong penyesuaian dalam distribusi pupuk.
Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mewajibkan pupuk bersubsidi untuk segera disalurkan kepada petani di tanah air mulai awal tahun depan. Kita patut mengapresiasi tekad politik tersebut. Kalau bisa dipercepat penyalurannya, kenapa harus ditunda?
Pemerintah berjanji menyalurkan pupuk bersubsidi pada Januari 2025, dengan harapan petani dapat menerimanya tepat waktu.
Pupuk Indonesia telah menyiapkan pasokan sebanyak 1,4 juta ton hingga akhir Desember 2024. Kontrak pengadaan dan penyaluran pun telah ditandatangani sejak seminggu lalu. Diharapkan penyaluran dapat dimulai tepat waktu pada awal 2025, sejalan dengan keinginan Menkopolhukam untuk mendukung swasembada pangan.
Secara keseluruhan, kendati menghadapi berbagai tantangan, pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya keras memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi guna mendukung kemandirian pangan dalam tiga tahun ke depan. *** (dmh)
