TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang mempermudah pengurusan sertifikat kapal berukuran di bawah Gross Tonnage (GT) 7 melalui layanan digital Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel).
Melalui layanan tersebut, pemilik kapal berukuran GT 6 ke bawah dapat mengajukan penerbitan dokumen E-Pas Kecil secara daring.
Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas II Tanjungpinang, Slamet Sunarto, mengatakan E-Pas Kecil merupakan dokumen tanda kebangsaan sekaligus bukti legalitas kapal berbendera Indonesia.
"Untuk kapal di bawah GT 7, yakni GT 6 ke bawah, sertifikasinya menggunakan E-Pas Kecil. Pengajuannya bisa melalui sistem layanan online Simkapel," kata Slamet, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, E-Pas Kecil wajib dimiliki kapal yang masuk kategori tersebut setelah melalui proses pengukuran. Dokumen itu diterbitkan dalam bentuk kartu sehingga mudah dibawa oleh pemilik kapal.
Slamet mengatakan, dokumen E-Pas Kecil memiliki fungsi penting sebagai bukti status hukum dan legalitas kapal, sekaligus menjadi salah satu persyaratan administrasi pelayaran.
"E-Pas Kecil itu sama seperti BPKB atau STNK pada mobil. Itu yang menentukan status hukum dan legalitas kapal," ujarnya.
Adapun klasifikasi dokumen kapal berdasarkan ukuran tonase berbeda. Kapal berukuran GT 7 hingga GT 174 menggunakan Pas Besar, sedangkan kapal berukuran GT 175 ke atas menggunakan Surat Laut.
Dalam pelaksanaannya, KSOP Tanjungpinang masih melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada nelayan serta pemilik kapal. Pengajuan sertifikat dapat dilakukan secara perorangan maupun melalui kelompok nelayan dan koperasi.
Petugas KSOP juga melakukan pengukuran fisik kapal di lapangan sebagai bagian dari proses penerbitan dokumen.
Sementara itu, terhadap kapal yang belum memiliki E-Pas Kecil, KSOP mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi. Pemilik kapal diarahkan untuk segera mengurus dokumen tersebut.
"Kalau ditemukan kapal yang belum memiliki E-Pas Kecil, kami berikan edukasi dan sosialisasi agar segera diurus. Ini menyangkut legalitas dan keselamatan mereka saat melaut," kata Slamet. (Rri/red)