BATAM : SERANTAU MEDIA – Provinsi Kepulauan Riau mencatat capaian positif dalam literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen dan menempati peringkat ketiga nasional, sedangkan indeks literasi keuangan berada di posisi keempat dengan capaian 78,29 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengatakan capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Secara nasional, indeks literasi keuangan tercatat 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
“Indeks literasi keuangan Kepri mencapai 78,29 persen, menempatkan Kepri pada peringkat keempat nasional. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 98,43 persen atau peringkat ketiga nasional,” kata Sinar dalam keterangan resmi, Kamis.
Meski hampir seluruh masyarakat Kepri telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, Sinar menegaskan capaian tersebut bukan akhir dari upaya peningkatan inklusi keuangan.
“Sebesar 98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif,” ujarnya.
Menurutnya, OJK Kepri mendorong masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan.
Di sisi lain, Sinar menyebut perekonomian Kepri terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan (year on year/yoy), sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera.
Pertumbuhan tersebut, kata dia, perlu didukung sektor jasa keuangan melalui penyaluran pembiayaan yang sehat dan produktif.
“Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Hingga Juni 2026, penyaluran kredit bank umum di Kepri mencapai sekitar Rp118 triliun atau tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan. Sementara kredit Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah mencapai sekitar Rp11,1 triliun dengan pertumbuhan 10,74 persen secara tahunan.
OJK Kepri pun mendorong industri jasa keuangan untuk terus memperkuat pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas perlindungan konsumen, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.
Menurut Sinar, pertumbuhan aset dan kredit tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan sektor jasa keuangan.
“Ukuran keberhasilan sektor jasa keuangan bukan hanya seberapa besar aset dan kredit tumbuh, tetapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap investasi, UMKM naik kelas, lapangan kerja, perlindungan risiko, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.(ant/red)
