PEKANBARU, SERANTAUMEDIA - Di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai masa depan pemilihan kepala daerah di Indonesia, Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah meminta agar usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ( pilkada )—seperti gubernur, bupati, dan wali kota—dikaji secara menyeluruh kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).
Saran presiden untuk menghapuskan pemilihan langsung, dengan alasan tingginya biaya yang terlibat, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin politik, dengan banyak yang mempertanyakan efektivitas dan keadilan dari perubahan tersebut.
Ganjar menyuarakan kekhawatirannya tentang kembalinya sistem lama, dengan mengatakan bahwa sistem itu sering kali mengakibatkan kesenjangan antara pemimpin terpilih dan keinginan rakyat.
Ia memperingatkan bahwa keputusan tidak boleh terburu-buru, dan menyerukan pemeriksaan menyeluruh terhadap implikasinya, termasuk risiko potensial seperti patronase politik dan kurangnya akuntabilitas.
"Kita perlu analisis yang lebih mendalam sebelum melakukan perubahan apa pun," kata Ganjar, Jumat.
Sementara itu, petinggi PDI-P Deddy Sitorus menegaskan bahwa sebagai partai oposisi, PDI-P tidak siap menanggapi usulan tersebut secara impulsif. Deddy menegaskan kembali komitmen partai untuk menegakkan prinsip "vox populi, vox dei"—keyakinan bahwa suara rakyat itu sakral—dengan menyatakan bahwa pemilihan umum langsung tetap menjadi metode terbaik untuk memastikan representasi yang demokratis.
Namun, Deddy juga menegaskan bahwa tingginya biaya sistem saat ini bukan semata-mata kesalahan rakyat, melainkan juga para elite politik yang memperparah beban keuangan dengan pengeluaran berlebihan saat kampanye.
Sebaliknya, sejumlah tokoh politik, termasuk anggota Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo.
Mereka berpendapat bahwa kembali ke sistem di mana legislatif daerah memilih pemimpin akan mengurangi beban keuangan bagi negara dan partai politik.
Presiden Prabowo telah menunjuk negara-negara lain yang mempraktikkan model serupa, yang menunjukkan bahwa langkah tersebut akan sejalan dengan tren regional.
Perdebatan tentang pemilihan kepala daerah semakin hangat, terutama karena pemilihan umum 2024 memecahkan rekor baru dalam hal biaya, dengan anggaran sebesar Rp 37,52 triliun yang dialokasikan untuk pemilihan serentak di 415 kabupaten, 93 kota, dan 37 provinsi. Karena lanskap politik masih terbagi dalam masalah ini, baik pemerintah maupun partai oposisi tengah mempersiapkan diri untuk pemeriksaan terperinci atas usulan perubahan tersebut. ***
