PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Sebanyak 7.046 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Riau mendapat bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Dari jumlah tersebut, 276 unit telah selesai dibangun, sementara seluruh pengerjaan ditargetkan rampung akhir Desember.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan progres pembangunan rumah penerima BSPS terus meningkat. Perkembangan program tersebut dibahas bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/9/2026).
"Hari ini kami bersama Kepala Balai Perumahan membahas progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, progres fisik di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan," kata SF Hariyanto.
Menurut dia, progres pembangunan berbeda di setiap daerah. Sebagian rumah masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan lainnya telah selesai seluruhnya.
Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto mengatakan program BSPS tersebut bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria penerima.
"Terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekarang kita bangun di sini ada 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan ini merupakan dari dana APBN sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Iswanto.
Hingga saat ini, penyaluran bantuan telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah. Sementara itu, pembangunan fisik yang selesai tercatat 276 unit.
Penyaluran anggaran ditargetkan tuntas pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.
Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan Rp20 juta yang disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi standar hunian yang lebih layak.
Penerima bantuan diprioritaskan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki RTLH, termasuk kelompok ekonomi desil empat.
Dari seluruh kabupaten dan kota di Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat alokasi terbesar dengan 1.000 unit rumah. Alokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap program perbaikan hunian.
Pemprov Riau juga mulai menyiapkan usulan BSPS untuk 2027. Namun, jumlah dan realisasinya akan bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah pusat.
"Program ini menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Untuk tahun 2027, kami sedang menyusun usulan baru yang realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan pusat," kata SF Hariyanto. (Rls/red)
