Diduga Langgar Netralitas, Camat Bandar Petalangan Pelalawan Dilaporkan ke Bawaslu

Camat Bandar Petalangan Pelalawan Dilaporkan ke Bawaslu karena membawa dan mendistribusikan atribut kampanye salah satu Paslon.

Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Pekanbaru Tegaskan Kepatuhan Paslon

Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, Reni Purba

Hari Pertama Masa Tenang, Bawaslu Pekanbaru Mulai Bersihkan APK

Memasuki masa tenang Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Pekanbaru bersama KPU dan Satpol PP mulai menertibkan alat peraga kampanye.

Bawaslu Pekanbaru Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Lewat Fun Run

Bawaslu Kota Pekanbaru menggelar fun run di arena CFD Pekanbaru dalam rangka meningkat pengawasan partisipatif Pilkada serentak tahun 2024.

Bawaslu Pekanbaru Gelar Apel Siaga dan Penertiban APK Menjelang Pemilu

Jajaran Pengawas Pemilu se Kota Pekanbaru mengikuti Apel Siaga dalam rangka memasuki masa tenang Pilkada Serentak tahun 2024, Minggu (24/11/2024).

Bawaslu Pekanbaru Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang dan Jaga Pemilu Bersih

Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Ferdy, S.IP

Jelang Masa Tenang, Bawaslu Pekanbaru Minta Paslon Cabut APK dan Non Aktifkan Akun Medsos

Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Ferdy (kiri), bersama Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Raja Inal Dalimunthe.

Anies Baswedan Dukung Pramono Anung di Pilkada DKI

AS Bantu Indonesia Genjot Produksi Susu untuk Program Makan Gratis Prabowo

AS telah setuju untuk membantu Indonesia memproduksi susu berkualitas tinggi untuk anak-anak Indonesia saat Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan program pemberian makanan tambahan di sekolah.

Benny Mamoto Sebut Kurangnya Profesionalisme Jadi Penyebab Kekalahan KPK di Pengadilan

Jenderal polisi purnawirawan Benny Mamoto mengaitkan kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan baru-baru ini dengan kurangnya profesionalisme di antara para penyidiknya.

Kepemimpinan Golkar Bahlil Akhirnya Diakui Pemerintah, Akhiri Rumor Sengketa Hukum

Kepemimpinan Partai Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia resmi disahkan dengan terbitnya surat keputusan baru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 2024–2029.