BATAM, SERANTAU MEDIA - Kejaksaan Agung akan mengadopsi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang sukses menyelesaikan masalah sisa stockpile bijih bauksit hasil penindakan hukum menjadi aset penambahan pendapatan negara.
Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menyatakan pihaknya sedang mendorong solusi cepat. Mereka menginginkan peraturan presiden untuk mengelola sumber daya pertambangan yang terbengkalai di seluruh negeri, ttermasuk mineral dan batu bara yang belum memiliki status hukum.
"Peraturan baru ini akan menggunakan model kemitraan yang telah terbukti berhasil di Kepulauan Riau. Ini akan membantu mengoptimalkan aset serupa untuk meningkatkan pendapatan negara, " ujar Nana.
Tim Koordinasi Provinsi Kepulauan Riau menemukan solusi. Mereka menangani timbunan bijih bauksit yang terbengkalai sejak tahun 2014. Hal ini kini menghasilkan pendapatan negara yang juga dapat meningkatkan cadangan devisa.
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Ketua Pelaksana Desk Koordinasi PPDN yang dibentu Kemenko Polkam pada tahun 2024 berhasil memberikan solusi atas permasalahan siswa stockpile bijih bauksit di Kepri.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran masing-masing pemangku kepentingan yang bergabung di dalam Deks Koordnasi PPDN, khususny Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Cadangan bauksit Kepri mengandung sekitar 5 juta metrik ton. Dengan nilai $20 per ton, nilainya sekitar 1,4 triliun Rupiah.
Stok-stok ini akan dilelang. Mereka akan menggunakan metode pengelolaan aset negara di bidang pertambangan. Ini akan berkontribusi pada keuangan negara. Hal ini juga dapat meningkatkan cadangan devisa.
Nana menekankan komitmen Jaksa Agung terhadap perubahan kelembagaan. Mereka bergerak lebih dari sekadar penegakan hukum. Mereka aktif bekerja di hulu untuk menyelamatkan keuangan negara. Hal ini mendukung kekuatan ekonomi nasional.
Ia menyebut desk koordinasi ini sebagai tanda nyata komitmen bersama. Pemerintah pusat dan daerah terlibat. Selain menyelesaikan kasus-kasus spesifik, desk koordinasi ini memperkuat pengelolaan devisa.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempromosikan aturan ekspor baru. Aturan ini berkaitan dengan devisa hasil ekspor dan sumber daya alam. Mereka mengadakan acara penyadaran dan sesi pelatihan di berbagai wilayah. "Hari ini, kita melihat contoh lain dari kerja aktif ini," ujarnya.
Timbunan bauksit di Kepri bukanlah masalah baru. Penimbunan ini terbengkalai selama satu dekade. Namun, inisiatif desk PPN ini berhasil memecahkan kebuntuan yang telah berlangsung selama 10 tahun.
"Keberhasilan kita di Kepri seharusnya bukan sekadar pencapaian tunggal," tambah Nana. "Keberhasilan itu harus menjadi cetak biru." (Ant/red)
