BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan penyusunan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Upaya percepatan tersebut terlihat dalam rapat koordinasi Banggar DPRD Kota Batam bersama TAPD yang digelar Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra.
Turut hadir Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE., bersama sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rapat tersebut melibatkan sejumlah kepala OPD, di antaranya Dinas Kesehatan beserta para kepala puskesmas se-Kota Batam, Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Disperkimtan, Damkarmat, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.
Koordinator Banggar, Haji Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pembahasan RAPBD 2027 menjadi perhatian DPRD mengingat seluruh tahapan ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir November 2026.
Menurutnya, sejumlah OPD memiliki postur anggaran cukup besar sehingga membutuhkan pencermatan lebih mendalam, terutama perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.
Ia menjelaskan, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada besaran alokasi dana, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara kebutuhan program, sasaran kegiatan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Karena itu, setiap usulan anggaran perlu dikaji secara cermat agar program yang direncanakan benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Aweng juga meminta seluruh OPD agar kooperatif dan responsif selama proses pembahasan berlangsung. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu memberikan penjelasan secara terperinci mengenai dasar pengajuan anggaran, kebutuhan program, hingga target capaian yang ingin diwujudkan.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Banggar, TAPD, dan OPD menjadi faktor penting untuk menghindari persoalan dalam penyusunan anggaran sekaligus memastikan pembahasan berjalan efektif.
“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam tersebut menegaskan bahwa Banggar akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2027 secara menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Melalui percepatan pembahasan ini, DPRD Kota Batam berharap seluruh materi RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat segera dirampungkan dan dilanjutkan ke tahapan rapat paripurna sesuai target yang telah ditetapkan. (*)








