BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Peninjauan dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Dalam kunjungan pertama di Kampung Tengah Batu Besar, rombongan Pansus berdialog dengan tokoh masyarakat dan warga setempat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai masukan, termasuk persoalan batas kawasan dan kondisi pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kampung Jabi. Di lokasi ini, Pansus melihat sejumlah titik kawasan yang ditunjukkan langsung oleh warga, terutama terkait batas wilayah, kondisi lingkungan, serta status dan pemanfaatan lahan di kawasan kampung tua.
Ketua Pansus Muhammad Yunus mengatakan, peninjauan lapangan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Ranperda. Menurutnya, regulasi yang sedang dibahas harus didasarkan pada kondisi faktual di masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang ada dapat dipahami secara menyeluruh sebelum dirumuskan menjadi ketentuan hukum.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Ia juga menyoroti keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua yang perlu dipetakan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan nantinya.
Menurut Yunus, fasilitas yang telah dibangun pemerintah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya, merupakan aset pemerintah daerah yang keberadaan serta statusnya perlu diperjelas dalam pembahasan Ranperda.
“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian Pansus dalam pembahasan lanjutan, mulai dari luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, hingga persoalan pertanahan lainnya.
Ia menegaskan, seluruh persoalan tersebut perlu diinventarisasi dan dikaji secara cermat dengan melibatkan instansi terkait. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki dasar yang jelas dan dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Yunus berharap Ranperda Penataan Kampung Tua nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.
Hasil peninjauan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi selanjutnya akan menjadi bahan pendalaman Pansus dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait.
Melalui langkah tersebut, DPRD Kota Batam berharap Ranperda Penataan Kampung Tua dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, memberikan kejelasan terhadap kawasan dan status lahan, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kampung tua. (*)











