BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Pembahasan tersebut dilanjutkan melalui rapat bersama tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST., dan Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.

Dari pihak Pemko Batam, hadir tim hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam serta sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim pemerintah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap sejumlah pasal dalam Ranperda. Fokus pembahasan mencakup substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah sekaligus sinkronisasi materi rancangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, mengatakan pembahasan secara komprehensif diperlukan agar seluruh aspek pengelolaan aset daerah memiliki aturan yang jelas. Mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan, hingga mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik tidak hanya bertujuan menjaga aset, tetapi juga memastikan keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.
Ia menilai kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Melalui sistem identifikasi dan klasifikasi yang baik, pemerintah dapat mengetahui secara pasti keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dandis menekankan bahwa pengelolaan barang milik daerah tidak boleh hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi dan pencatatan. Aset pemerintah juga harus dioptimalkan pemanfaatannya secara tepat guna, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Pansus DPRD Batam terus mendorong pembahasan bersama tim Pemko Batam agar menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga aplikatif dalam pelaksanaannya.
Melalui Ranperda ini, DPRD berharap pengelolaan barang milik daerah di Kota Batam semakin tertib, mulai dari pendataan hingga pemanfaatan dan pengawasan. Dengan demikian, aset pemerintah dapat terlindungi, dikelola secara bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Batam. (*)