Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, program Pendidikan Berdampak menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyamakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mencatatkan prestasi gemilang melalui tujuh program prioritas dengan total anggaran Rp181,72 triliun. Inisiatif ini tidak hanya melampaui target, tetapi juga membawa dampak multidimensi yang memperkuat fondasi bangsa. Sebagai perspektif dari seorang pengamat pendidikan digital, saya melihat program ini sebagai katalisator transformasi era digital, di mana teknologi dan kesejahteraan pendidik menjadi pondasi utama untuk membangun masyarakat inklusif. Tentu dalam penyelenggaraannya pasti ada beberapa kendala teknis ataupu non-teknis yang terjadi, oleh karena itu kita perlu menilik bagaimana langkah-langkah program ini berjalan.
Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB dengan anggaran Rp16,97 triliun berhasil menjangkau 15.523 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.440 unit. Dampaknya ideologis terlihat pada penguatan nilai Pancasila melalui fasilitas belajar yang lebih layak, hal ini juga berdampak bagi masyarakat sekitar yang ikut andil dalam pembangunan tersebut. sementara secara politik, ini memperkuat legitimasi pemerintah di tingkat daerah. Ekonomi, program ini menciptakan lapangan kerja lokal melalui proyek renovasi; sosial, mengurangi kesenjangan akses pendidikan di pedesaan; dan kesehatan, dengan ruang kelas yang lebih sehat mengurangi risiko penyakit pernapasan pada siswa ( Kemendikdasmen, 09 oktober 2025).
Kedua, digitalisasi pendidikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah PAUD hingga SKB. digitalisasi pendidikan, yang didasarkan pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025, dengan tujuan memfasilitasi akses pembelajaran digital di lebih dari 285.000 sekolah dari jenjang PAUD hingga sekolah khusus berkebutuhan (SKB). Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional, terutama di daerah terpencil, dan mendukung transformasi digital pendidikan Indonesia menuju era industri 4.0. (6 Program Prioritas Pendidikan Berdampak: Mulai Digitalisasi hingga Tunjangan Guru NU Online · Sabtu, 20 September 2025).
Ketiga Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi perhatian utama dalam program Pendidikan Berdampak dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun, yang tidak hanya meningkatkan profesionalisme pendidik tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan nasional ke depan. Tunjangan Profesi bagi guru non-ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp500 ribu dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, menyasar lebih dari 785 ribu guru untuk memotivasi dedikasi mereka dalam membentuk generasi unggul. Selain itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu disalurkan kepada 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN, sementara program fasilitasi pengembangan karir S1/D4 menjangkau 16.197 guru dan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) difasilitasi bagi 804 ribu guru, sehingga memperkaya kualitas pengajaran secara holistik. Tak ketinggalan, insentif tambahan Rp300 ribu per bulan untuk guru non-ASN diberikan selama 7 bulan mulai Juni 2025, yang secara kumulatif mencapai Rp2,1 juta per guru dan disalurkan sekaligus antara Agustus hingga September 2025, sebagai bentuk apresiasi nyata yang mendukung kesejahteraan jangka panjang para pahlawan pendidikan Indonesia. (Kemendikdasmen Catat Program Prioritas Pendidikan 2025 Yang Berdampak Langsung ke Masyarakat, 17 September 2025).
Keempat, Program Indonesia Pintar (PIP) menargetkan 18,5 juta siswa dengan Rp13,5 triliun, ditambah beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk 4.679 siswa dengan Rp127 miliar. Ideologis, ini mewujudkan keadilan sosial Pancasila tentunya karena kegiatan ini menargetkan atau ditujukan untuk para siswa yang termasuk 3T dan daerah konflik, memberdayakan mereka secara layak dan karena memilki hak warga negara yang sama, secara mental juga akan memberikan semangat kepada para siswa karena meringaknkan beban mereka melalui beban finansial yang ringan.
Kelima, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui DAK Non Fisik sebesar Rp59,3 triliun menjangkau 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan. Dampaknya tentu sangat besar karena itu semua bisa memengaruhi fasilitas sekolah, tentu dengan adanya bantuan ini sekolah layak yang ada di indonesia akan semakin banyak karena ini termasuk salah satu hak dari peserta didik. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Laporan DAK Kemendikdasmen, 2025).
Keenam, tunjangan guru ASN melalui DAK Nonfisik Rp70 triliun untuk TPG (1.522.722 guru), DTP (332.170 guru), dan TKG (62.536 guru). Jika ini terus berlanjut tentu kesejahteraan guru nantinya akan bertambah, dan akan meningkatkan semangat para guru untuk lebih bisa mengembangkan potensi-potensi para siswa, tentu dengan itu semua akan berjalan beriringan dengan tujuan presiden kita Bapak Prabowo Subianto yaitu menuju Indonesia Emas 2045.
Ketujuh, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat—bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat—diintegrasikan ke kurikulum nasional. Dengan adanya kurikulum tersebut tentunya peran orang tua sangat berpengaruh karena kontrol anak semasa dirumah dan di masyarakat ada di tangan orang tua, buat juga sosialisasi kepada para orang tua dengan adanya sistem kurikulum baru ini agar tidak ada kesalahfahaman antara para pendidik, instansi pendidikan dan para orang tua.
Program-program ini bukan sekadar angka, melainkan investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045. Dengan perspektif digital, kita lihat bagaimana integrasi teknologi mempercepat dampaknya, mendorong partisipasi masyarakat melalui platform online. Pemerintah patut diapresiasi atas capaian ini semua mari dukung agar pendidikan menjadi pilar utama kemajuan bangsa.
