Serantaumedia.id - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau bersama Sekretariat DPRD Provinsi Riau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Riau yang diselenggarakan di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengenai pelaksanaan pencegahan korupsi di daerah. Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara KPK dan DPRD Provinsi Riau dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau mengikuti pemaparan mengenai berbagai aspek pencegahan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Rakor juga membahas pemetaan titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Identifikasi terhadap potensi risiko tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan DPRD Provinsi Riau.
Selain itu, forum ini menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPRD Provinsi Riau. Melalui koordinasi yang baik, setiap proses kerja diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diskusi yang berlangsung memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan tugas kedewanan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh unsur DPRD Provinsi Riau dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai integritas dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, peningkatan transparansi, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.
