• Tue, Jun 2026

Pansus DPRD Provinsi Riau Studi Komparatif Ke Bank BJB Bahas Penyertaan Modal BUMD

Pansus DPRD Provinsi Riau Studi Komparatif Ke Bank BJB Bahas Penyertaan Modal BUMD

Pansus DPRD Provinsi Riau Studi Komparatif Ke Bank BJB Bahas Penyertaan Modal BUMD


Serantaumedia.id - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Bank BJB Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pembahasan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya BRK Syariah dan Jamkrida Riau. 

8-19

Kegiatan ini bertujuan memperkuat referensi dalam penyusunan kebijakan daerah. 

7-19

Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis DPRD Provinsi Riau dalam menggali informasi dan praktik terbaik terkait pengelolaan perbankan daerah. Bank BJB dipilih sebagai salah satu rujukan karena dinilai memiliki pengalaman dalam penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja BUMD. 

6-20

Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRD Provinsi Riau mendapatkan pemaparan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan BUMD yang dilakukan oleh Bank BJB. Berbagai inovasi dan pendekatan bisnis yang diterapkan menjadi bahan pembelajaran dalam penguatan lembaga keuangan daerah di Riau. 

5-22

Diskusi juga membahas pentingnya penguatan modal dalam mendukung daya saing BUMD di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif. Penyertaan modal dinilai harus diiringi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

4-20

Pansus DPRD Provinsi Riau menyoroti perlunya adopsi praktik-praktik baik yang dapat diterapkan pada BRK Syariah dan Jamkrida Riau. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah serta memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi daerah. 

3-19

Selain itu, kunjungan ini juga menjadi forum tukar pengalaman mengenai tantangan dan peluang pengelolaan BUMD di sektor perbankan dan penjaminan. Berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD ke depan. 

2-21

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan BUMD yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan efektivitas penyertaan modal daerah.