PEKANBARU: SERANTAU MEDIA — Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mendatangi Kantor PLN UP3 Pekanbaru, Selasa (27/1/2026), untuk mendorong percepatan pemerataan listrik hingga ke pelosok desa di Kabupaten Siak.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Siak agar desa dan dusun yang belum teraliri listrik segera mendapatkan layanan kelistrikan. Afni menegaskan, persoalan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dituntaskan.
Ia mengakui, tantangan utama elektrifikasi di Siak berkaitan dengan status kawasan, seperti hutan lindung, HGU, HTI, serta wilayah migas yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Menurutnya, jika hambatan tersebut terus dibiarkan tanpa solusi, pemerataan listrik akan sulit tercapai.
Pemkab Siak, kata Afni, siap berkolaborasi dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan perizinan dan teknis di lapangan. Ia juga meminta agar titik-titik wilayah yang belum berlistrik dibahas secara rinci dan bersama-sama.
Kunjungan tersebut disambut positif oleh Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN Riau Denny Yendra dan Manager PLN UP3 Pekanbaru Wilsriza. PLN menilai langkah Bupati Siak menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam percepatan elektrifikasi.
PLN mencatat, melalui Program Listrik Desa (Lisdes) Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN 2025, terdapat empat lokasi di Kabupaten Siak yang menjadi sasaran pembangunan jaringan listrik. Dua lokasi telah berjalan, sementara dua lainnya masih menunggu kelengkapan perizinan.
Empat lokasi tersebut berada di Dusun Muara Kelantan Tumang Siak, Dusun Bedeng, Dusun Suka Pudung, dan Dusun Bukit Keramat. Total pembangunan mencakup Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 29,15 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah 22,27 kilometer, serta pembangunan gardu listrik berkapasitas total 700 KVA.
Saat ini, pembangunan di Dusun Muara Kelantan Tumang Siak telah rampung 100 persen, sedangkan Dusun Bedeng masih dalam tahap pendirian tiang. Adapun Dusun Suka Pudung dan Dusun Bukit Keramat belum dapat dikerjakan karena masih menunggu izin dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta izin pendayagunaan BMN dari Kementerian Keuangan.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara Pemkab Siak dan PLN agar pemerataan listrik, khususnya di desa terpencil dan kawasan sulit akses, dapat segera terwujud.(MCR/red)
