PEKANBARU, SERANTAU MEDIA – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Pemulihan TNTN di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (20/1/2026).
Syahrial menjelaskan, rapat tersebut diinisiasi Gubernur Riau untuk mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Kelompok Kerja Terpadu Penanganan Tesso Nilo (KTP2TN).
“Rapat ini mengevaluasi seluruh proses dan progres tugas negara yang dijalankan satgas, baik PKH maupun KTP2TN,” ujarnya.
Dalam rapat, para pihak terkait, termasuk Bupati Kuantan Singingi dan Pelalawan, memaparkan perkembangan tugas masing-masing. Fokus utama adalah pendataan penguasaan lahan di kawasan TNTN serta kebutuhan lahan pengganti bagi masyarakat.
Pendataan tersebut mencakup luas lahan yang telah terdata dan kebutuhan relokasi, mengingat TNTN merupakan kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Dari laporan yang diterima, kawasan konservasi TNTN mencapai lebih dari 80 ribu hektare. Sebelumnya, sekitar 7.000 hektare telah diserahkan, namun progres relokasi hingga akhir 2025 baru mencapai 227 kepala keluarga dari target sekitar 600 kepala keluarga.
“Itu yang kita evaluasi bersama, sudah sejauh mana progresnya,” kata Syahrial.
Rapat juga menyoroti perlunya kejelasan pola penyediaan lahan pengganti, baik melalui pendekatan sosial maupun kemasyarakatan, dengan membentuk kelompok masyarakat untuk dicarikan solusi yang adil.
Sejumlah isu lain turut dibahas, termasuk pemahaman tentang tanah ulayat dan tanah adat. Syahrial menegaskan pentingnya peran aktif kementerian terkait untuk menyamakan persepsi di masyarakat. Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, juga menyampaikan adanya mekanisme pengakuan tanah adat melalui penerbitan sertifikat.
Dari sisi pengamanan, pendekatan persuasif namun tegas tetap dikedepankan. “Pendekatannya manis tapi tegas. Bupati diminta meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir secara adil dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Syahrial menegaskan, percepatan penyediaan lahan pengganti menjadi kunci agar pemulihan TNTN berjalan seimbang antara penegakan kebijakan negara dan perlindungan warga.
“Tim Percepatan Pemulihan TNTN mendukung kebijakan Presiden dan Satgas PKH, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.(MCR)
