NATUNA | SERANTAUMEDIA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak pada sejumlah sektor di Kabupaten Natuna, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar).
Meskipun demikian, pelayanan dasar seperti penanganan kebakaran tetap menjadi prioritas utama bagi instansi ini.
Kepala Disdamkar Natuna, Syawal, mengungkapkan bahwa pelayanan yang terkait langsung dengan penanganan kebakaran tetap diupayakan dengan seoptimal mungkin, meski ada penundaan sejumlah rencana dan kegiatan yang terpaksa harus dirasionalisasi akibat pengurangan anggaran.
"Untuk pelayanan dasar, seperti penanganan kebakaran, itu tidak akan dipangkas. Namun, kegiatan seperti perjalanan dinas, ATK (Alat Tulis Kantor), dana makan minum, sosialisasi, hingga agenda rapat, masuk dalam efisiensi anggaran," ujar Syawal.
Salah satu dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran ini adalah penundaan rencana pengadaan pos pemadam kebakaran di dua kecamatan penyangga.
Sebelumnya, Disdamkar mengajukan pengadaan pos pemadam di tiga kecamatan, yakni Sedanau (Kecamatan Bunguran Barat), Pulau Midai, dan Serasan.
Namun, dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, hanya pos pemadam di Kecamatan Bunguran Barat atau Sedanau yang dapat direalisasikan pada tahun ini.
"Kecamatan Sedanau dipilih karena wilayah ini rawan kebakaran, permukimannya padat, dan sering terjadi insiden. Dengan adanya pos baru, kami harap pelayanan bisa lebih cepat dan maksimal," jelas Syawal.
Pos tambahan ini direncanakan dilengkapi dengan sarana pemadaman kebakaran yang lebih lengkap, guna memudahkan pelayanan di wilayah yang terpisah pulau.
Walaupun pengadaan pos pemadam di dua kecamatan lainnya tertunda, Syawal menegaskan bahwa pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran baru tetap menjadi prioritas.
"Mobil pemadam yang kami miliki saat ini sudah sering mengalami kerusakan, sehingga pengadaan ini tidak bisa ditunda lagi, karena untuk memaksimalkan pelayanan kami," tambahnya.
Keputusan ini diambil untuk memastikan respons cepat dalam penanganan kebakaran di seluruh wilayah Natuna, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Total anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan rutin dan pengadaan sarana prasarana Disdamkar Natuna adalah sebesar Rp4,5 miliar.
Namun, setelah diterapkan efisiensi anggaran, anggaran yang tersedia kini hanya sekitar Rp3 miliar.
"Kami harus lebih hemat, tetapi kami berkomitmen tetap memberikan pelayanan maksimal. Meski beberapa kegiatan harus tertunda, kami pastikan penanganan kebakaran maupun penyelamatan tidak akan terganggu," pungkasnya.
