PEKANBARU, SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kolaborasi dengan TNI-Polri, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat ancaman Super El Nino.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026), sebagai upaya menyatukan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ekstrem.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api, terutama di wilayah rawan, serta peran aktif perusahaan dalam menjaga area konsesi.
“Pencegahan harus lebih diutamakan agar dampak karhutla bisa diminimalkan,” katanya.
Kapolda Riau, Herry Heryawan, menyatakan kepolisian siap memperkuat patroli dan pengawasan di daerah rawan. Penegakan hukum juga akan dilakukan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Kami tingkatkan patroli terpadu dan sosialisasi. Tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berisiko menimbulkan bencana asap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edy Afrizal, menyebut pihaknya meningkatkan pemantauan hotspot, patroli terpadu, serta koordinasi dengan kabupaten/kota.
“Kesiapan personel dan peralatan terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat saat terjadi kebakaran,” katanya.
Pemprov Riau berharap sinergi lintas sektor yang diperkuat ini mampu menekan potensi karhutla selama musim kemarau 2026. (MCR/red)
