BATAM — DPRD Kota Batam melalui Komisi II bergerak cepat menanggapi keluhan masyarakat terkait dugaan beredarnya gula merah oplosan. Kamis (10/7/2025), digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan Kota Batam.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II, Safari Ramadhan, S.Pd.I, didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Syafei, ST, MM, serta anggota Komisi II, Kamaruddin, SE, MM, dan Yefri.
Safari menjelaskan, banyak laporan warga yang mencurigai gula merah di pasaran tidak murni. “Banyak masyarakat mengirimkan foto-foto produk gula merah tersebut kepada kami. Mereka mengeluhkan perbedaan warna dan rasa yang menimbulkan kekhawatiran,” ujarnya.
Ciri gula merah yang dilaporkan mencurigakan adalah warnanya terlalu hitam pekat dan rasanya berbeda dari biasanya. Sayangnya, tak satu pun produsen gula merah hadir di rapat, meski sudah diundang secara resmi dan dihubungi.
Temuan dan Laporan Instansi Terkait
BPOM mengungkapkan, uji sampling sebelumnya tidak menemukan kandungan bahan berbahaya pada gula merah yang diperiksa. Namun, Dinas Kesehatan menemukan masalah sanitasi di beberapa lokasi produksi, seperti pekerja yang membuat gula tanpa pakaian atas karena kondisi panas dan lingkungan produksi yang tidak bersih.
“Pelaku usaha ini juga masyarakat kita. Maka penting untuk dibina agar rumah produksinya bersih, pengemasan produknya lebih baik, dan memiliki informasi jelas seperti tanggal produksi, masa kedaluwarsa, serta izin edar,” tegas Safari.
Di Batam sendiri, ada belasan pelaku usaha gula merah, dari skala UMKM hingga usaha menengah, serta beberapa distributor yang memasok pasar lokal.
Langkah Lanjutan
DPRD meminta BPOM dan Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium ulang terhadap sampel gula merah yang beredar. Instansi terkait juga diminta mendata jumlah pasti pelaku usaha gula merah di Batam, baik gula aren maupun jenis lainnya.
Safari menegaskan, RDP berikutnya akan menghadirkan seluruh produsen. “Kita ingin duduk bersama untuk meningkatkan kualitas produksi, membina usaha pangan lokal, dan memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen,” katanya.
