PEKANBARU : SERANTAU MEDIA– Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat beraudiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Jumat (30/10/2026).
Lima poin yang disoroti meliputi perjuangan dana bagi hasil (DBH) yang berkeadilan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perbaikan tata kelola keuangan daerah, pemberantasan narkotika, serta penyelesaian konflik agraria.
Ketua Umum DPD IMM Riau Alpin Jarkasih Husein mengatakan, pihaknya meminta Pemprov Riau lebih proaktif menggunakan kewenangannya dalam menangani berbagai persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Kami mendorong pemerintah mengoptimalkan perjuangan dana bagi hasil yang berkeadilan agar potensi sumber daya Riau memberikan manfaat lebih besar bagi daerah," kata Alpin di Kantor Gubernur Riau.
Selain persoalan DBH, IMM meminta Pemprov Riau memperkuat upaya pencegahan karhutla agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat kembali menjadi korban.
IMM juga mendesak perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk memperkuat pengawasan dan mengevaluasi badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Riau.
Dua poin lainnya berkaitan dengan upaya pencegahan peredaran narkotika serta keterlibatan aktif pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah. Ia menyebut audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk berdiskusi sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan.
Terkait karhutla, SF Hariyanto mengatakan Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak Februari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran, termasuk dampak fenomena El Nino.
Menurutnya, penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Begitu ditemukan kebakaran, satuan tugas langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.
Ia menyebut upaya tersebut membuahkan hasil sehingga Riau mendapat apresiasi pemerintah pusat karena tidak lagi masuk dalam daerah prioritas penanganan karhutla setelah tidak ditemukan titik api.
SF Hariyanto berharap masukan dan kajian yang disampaikan IMM Riau dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menilai keterlibatan mahasiswa melalui kritik dan kontrol sosial penting untuk membangun komunikasi serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Riau.(MCR)
