KAMPAR : SERANTAU MEDIA - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyoroti ratusan perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi mengalami kebakaran. Di tengah meningkatnya titik api di berbagai daerah, ia menegaskan perusahaan wajib bertanggung jawab menangani kebakaran di area konsesinya.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026). Dalam peninjauan tersebut, Jumhur didampingi ahli Karhutla Bambang Hero Saharjo dan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Jumhur mengatakan, sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran di wilayah konsesinya. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.
“Sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran,” kata Jumhur.
Ia menyebut jumlah titik api di Indonesia juga meningkat cukup cepat. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat sekitar 3.800 titik api yang tersebar di berbagai wilayah dan angkanya terus berubah mengikuti perkembangan di lapangan.
Menurut Jumhur, perusahaan pemegang konsesi tidak boleh tinggal diam ketika terjadi kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Secara nasional, luas lahan terbakar di kawasan konsesi disebut telah mencapai hampir 85.000 hektare.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Tambang, Jumhur melihat langsung sekitar empat hektare lahan yang sebelumnya terbakar. Api telah berhasil dipadamkan, namun petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong, berjibaku untuk mematikan api. Di sini, saya di Kabupaten Kampar, ada empat hektare yang terbakar dan sudah dipadamkan,” ujarnya.
Sementara itu, ahli Karhutla Bambang Hero Saharjo turut memeriksa kondisi ekologis dan karakteristik lahan yang terbakar. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan langkah penanganan sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan penanganan Karhutla di Riau terus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, hingga masyarakat.
Selain upaya pemadaman, kepolisian juga melakukan penegakan hukum. Herry menyebut satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Karhutla di Riau.
“Tadi saya dapat laporan dari Pak Kapolres, ada satu orang yang kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Herry.
Ia menyebut secara umum kondisi Karhutla di Riau mulai mengalami penurunan. Namun, kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, masih menjadi perhatian serius.
Kebakaran di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektare lahan. Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan intensif, termasuk dukungan operasi udara.
“Di Kerumutan itu ada 280 hektare yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, dibantu Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.
Menurut Herry, penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan saat api telah muncul. Upaya mitigasi juga terus diperkuat, terutama di kawasan rawan kebakaran, melalui pembangunan embung, sekat kanal, serta langkah pencegahan lainnya.
Polda Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat di Desa Kerumutan. Pemeriksaan terutama menyasar anak-anak untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan akibat paparan asap, disertai pembagian masker dan kegiatan trauma healing bagi warga terdampak.
“Kita melakukan pengecekan secara serentak di Desa Kerumutan, terutama untuk mengetahui jumlah anak-anak yang terkena ISPA. Kami juga melakukan pembagian masker dan trauma healing,” kata Herry.
Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup selama dua hari di Riau diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani kebakaran sekaligus mencegah Karhutla kembali meluas.(mcr)
