PEKANBARU, SERANTAU MEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Program Satu Data Riau. Penandatangan dilakukan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Abdul Wahid mengatakan, ke depan pembangunan ekonomi Riau akan ditata melalui skema koridor, salah satunya dengan mendorong kawasan-kawasan tertentu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mengungkapkan rencana Pemprov untuk mengusulkan Pulau Rangsang menjadi Restricted Trade Zone (RTZ), yakni zona ekonomi khusus yang difokuskan pada logistik dan perdagangan terbatas.
“Tingkat kemiskinan ekstrem di Pulau Rangsang tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya industri di sana. Maka dari itu pemerintah berupaya mendorong agar industri di Pulau Rangsang dapat tumbuh,” jelasnya.
Selain Pulau Rangsang, Wahid juga menyebut wilayah Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis tengah disiapkan sebagai pusat ekonomi baru, sedangkan kawasan Tanjung Buton di Siak juga terus didorong menjadi Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang berorientasi ekspor.
Di wilayah pesisir lainnya, yakni Pulau Burung, Pemprov juga merancang pengembangan kawasan industri perkelapaan.
“Di Riau terdapat tiga sektor penyumbang ekonomi terbesar yaitu migas, perkebunan, dan pulp and papper. Jadi tiga faktor inilah yg mendorong dan mendongkrak ekonomi Riau,” kata Gubri.
Dilaporkannya, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2024 tercatat sebesar 3,52 persen. Namun pada triwulan I tahun 2025, angka itu meningkat menjadi 4,65 persen.
Wahid menilai capaian ini merupakan sinyal positif, tapi masih butuh kerja keras bersama. Maka dari itu, Gubri Wahid mengajak para seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau untuk bersama-sama menggesa pembangunan kawasan industri.
“Kami terus mendorong agar terjadinya hilirisasi di Provinsi Riau. Kalau ekonomi tumbuh, lapangan kerja otomatis akan terbuka lebih banyak. Mari bergandengan tangan untuk bersama-sama menggesa hal ini,” ajak Gubri.
Senada dengan Gubri Wahid, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang berkomitmen terhadap tata kelola data yang lebih baik.
“Bumi Lancang Kuning ini memiliki kekayaan nilai-nilai budaya melayu dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tentu merupakan anugrah yang luar bisa dari tuhan,” ungkapnya.
Amalia juga menilai bahwa letak geografis Riau sangat potensial untuk dikembangkan sebagai Hub Activity Point (HAP) ekonomi Pulau Sumatera. Ia menyebut, daerah yang memiliki kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus berpotensi menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, sehingga apa yang disampaikan Gubri Wahid dinilainya sudah sangat tepat.
“Betul sekali yang Pak Gubernur sampikan tadi. Bahwa untuk membangun daerah, dibutuhkan data-data yang lengkap dan berkualitas,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Kepala BPS RI tersebut mendorong agar investasi yang masuk ke Riau diarahkan ke sektor industri manufaktur agar memberi nilai tambah dan efek berganda yang lebih besar.
“Setelah kami telaah, daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus serta kawasan industri dengan pertumbuhan tinggi berpotensi menjadi pengungkit ekonomi wilayah tersebut. Karena itu, keberadaan kawasan ekonomi khusus perlu terus didorong di Provinsi Riau," tutup Amalia.***
