SERANTAUMEDIA | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 1 September 2025, datang ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta, untuk menjenguk polisi yang terluka saat kerusuhan demo. Ia ditemani Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat kericuhan... dan meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat luar biasa kepada anggota yang terluka,” kata keterangan resmi.
Setelah kejadian itu, pemerintah berencana membuat Komite Reformasi Kepolisian. Di sisi lain, Polri juga membentuk tim reformasi internal. Dua tim ini sama-sama disebut untuk memperbaiki polisi, tapi masyarakat bertanya: apakah ini sungguh-sungguh atau hanya untuk terlihat baik di depan rakyat?
Banyak laporan masuk tentang polisi. Komnas HAM sering menerima pengaduan soal polisi yang kasar. Bahkan, Amnesty International tahun 2024 menyebut tindakan penyiksaan oleh polisi di Indonesia sebagai “ancaman serius terhadap kemanusiaan.”
Para ahli menilai, polisi tidak cukup hanya punya aturan yang bagus. Yang lebih penting adalah budaya melayani rakyat, bukan sekadar patuh pada atasan. Kalau tidak, reformasi hanya jadi hiasan semata.
Karena itu, masyarakat diminta ikut mengawasi. Reformasi polisi bukan hanya soal citra, tapi tentang keadilan dan keamanan untuk semua orang.
