BATAM – SERANTAUMEDIA Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan perlunya percepatan optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Hal itu disampaikannya saat menyoroti implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 sebagai payung hukum FTZ BBK, Rabu (1/10/2025).
Menurut Nyanyang, penerapan regulasi tersebut harus diterjemahkan secara nyata di lapangan. “Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan beberapa langkah yang perlu dilakukan, mulai dari memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan infrastruktur penunjang, hingga memastikan pembiayaan memadai. Fokus utama, kata Nyanyang, adalah kesiapan infrastruktur, terutama di Bintan dan Karimun yang dinilai masih membutuhkan penguatan.
“Jadi kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga kita bisa betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegasnya.
Optimalisasi FTZ BBK dianggap penting agar Kepulauan Riau dapat lebih siap menyongsong rencana perluasan kawasan perdagangan bebas yang ditargetkan pemerintah pusat.
