• Sat, Nov 2026

WALHI Riau minta pencabutan izin RAPP diikuti pemulihan lingkungan dan hak masyarakat

WALHI Riau minta pencabutan izin RAPP diikuti pemulihan lingkungan dan hak masyarakat


PEKANBARU : SERANTAU MEDIA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau meminta pemerintah memastikan pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) diikuti pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang terdampak aktivitas perusahaan di Provinsi Riau.

Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda di Pekanbaru, Sabtu, mengatakan pencabutan izin tersebut harus menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agraria dan memulihkan kerusakan lingkungan di seluruh areal konsesi perusahaan.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan, baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh,” katanya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Eko, pemerintah perlu melibatkan masyarakat terdampak, termasuk masyarakat adat, buruh, petani, dan organisasi masyarakat sipil, dalam menyusun serta melaksanakan skema pemulihan yang partisipatif dan berkeadilan.

Ia juga meminta pemerintah meninjau seluruh dugaan pelanggaran perusahaan, baik yang menjadi dasar pencabutan izin maupun pelanggaran lain yang ditemukan di lapangan.

WALHI Riau menilai pencabutan izin RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 memperkuat temuan organisasi tersebut mengenai dugaan kerusakan lingkungan di areal konsesi perusahaan.

Berdasarkan analisis WALHI Riau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali terjadi di wilayah kerja perusahaan, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026. Salah satu kejadian terbaru ditemukan di areal kerja RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.

WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya pemulihan pascakebakaran di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di lokasi yang menjadi prioritas restorasi tersebut, perusahaan justru menanam eukaliptus sebagai tanaman produksi.

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau Jasmi meminta pemerintah tidak mengalihkan izin atau pengelolaan kawasan bekas konsesi RAPP kepada korporasi lain maupun perusahaan negara.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu,” ujarnya.

Menurut Jasmi, pengalihan pengelolaan tanpa penyelesaian konflik dan pengembalian ruang hidup masyarakat berpotensi bertentangan dengan tujuan pemulihan lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat.

Direktur Perkumpulan Elang Besta Junandi juga meminta pemerintah memprioritaskan pemulihan hak masyarakat Desa Dayun, Kabupaten Siak. Ia menyebut masyarakat di wilayah tersebut kehilangan ribuan hektare lahan perkebunan akibat perizinan RAPP.

Ia mendorong pemerintah mempercepat pengakuan dan perlindungan ruang hidup masyarakat melalui skema perhutanan sosial (PS) atau tanah objek reforma agraria (TORA) untuk mengatasi konflik dan ketimpangan penguasaan lahan di Riau.

Selain pencabutan izin RAPP, WALHI Riau mendesak pemerintah menegakkan hukum serta meninjau ulang hingga mencabut izin perusahaan lain yang diduga melakukan perusakan lingkungan.

WALHI Riau menyoroti sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026. Organisasi tersebut juga meminta penindakan terhadap perusahaan yang diduga merampas hak masyarakat atas ruang hidup. (Ant/red)