PEKANBARU | SERANTAUMEDIA – Awal tahun 2025 menjadi periode sulit bagi dunia ketenagakerjaan di Provinsi Riau.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, mengonfirmasi bahwa lebih dari 3.000 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan angka terbesar berasal dari sektor industri di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"Pada Februari, terdapat kontribusi besar PHK dari PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung di Kabupaten Inhil, mencapai 3.128 pekerja," ungkap Boby Rachmat
Namun, pada bulan Maret dilaporkan tidak ada lagi terjadi PHK di Kabupaten Inhil. Sementara di PT Pulau Sambu juga dilaporkan pihak perusahaan sudah mulai merekrut ulang para pekerja yang sebelumnya sudah di PHK tersebut.
“Untuk di bulan Maret di Inhil tidak ada PHK lagi, sementara di PT Pulau sambu tersebut mulai merekrut ulang pekerja yang di PHK tersebut. Tapi data yang dipekerjakan kembali belum kami dapatkan dari perusahaan,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, mengaku sudah mendengar kabar soal PHK terhadap ribuan karyawan PT Pulau Sambu. Salah satu penyebab PHK tersebut karena kurangnya ketersediaan bahan baku sehingga mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
“Saya sudah dengar (soal PHK PT Sambu),” katanya.
Menurunnya, kondisi ini terjadi karena memang produksi kebun kelapa di Inhil sedang anjlok. Jika biasanya petani bisa memanen sekitar 10.000 butir per trip-nya, kini hanya sekitar 5.000 butir atau turun hingga bahkan lebih dari 50 persen.
“Yang kami tahu, ini salah satu penyebab gelombang PHK itu,” jelasnya.
