PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – DPRD Riau mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk mengusut dugaan kebocoran distribusi solar subsidi yang dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU.
Usulan tersebut mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Riau bersama organisasi masyarakat, Hiswana Migas, TNI, dan Polri di Pekanbaru, Rabu (23/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan pihaknya akan menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan instansi terkait untuk menindaklanjuti pembentukan satgas tersebut.
“Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait,” kata Parisman.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma'mun Solikhin mengatakan persoalan kelangkaan dan antrean solar subsidi perlu segera diurai karena telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut dia, penyelesaian masalah distribusi solar membutuhkan pengawasan lintas sektor, mulai dari distribusi hingga penggunaan di lapangan.
“Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita alami sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya,” ujarnya.
DPRD Riau juga menyoroti dugaan penggunaan solar subsidi oleh kendaraan dan sektor yang dinilai tidak semestinya menerima BBM bersubsidi. Salah satunya terlihat dari penggunaan sistem barcode pada kendaraan tertentu yang dinilai masih perlu diperketat pengawasannya.
“Yang kita heran kenapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga,” kata Ma'mun.
Selain itu, DPRD menerima informasi mengenai dugaan penggunaan solar subsidi oleh industri skala besar, termasuk untuk peralatan berat dan mesin pabrik. Dugaan praktik pelangsiran BBM juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Ma'mun mengatakan informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam distribusi solar subsidi menjadi alasan pihaknya melibatkan TNI dan Polri dalam pembahasan.
“Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang,” ujarnya.
Terkait wacana penambahan kuota solar subsidi, DPRD Riau meminta persoalan distribusi dan dugaan kebocoran terlebih dahulu diaudit dan ditertibkan. Menurut Ma'mun, penambahan kuota tidak akan menyelesaikan masalah jika kebocoran distribusi belum ditangani.
“Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus,” katanya.
DPRD Riau juga menyoroti kendala pengawasan di sejumlah SPBU, termasuk jaringan sistem digital dan operasional CCTV di wilayah tertentu. Pengawasan, kata Ma'mun, perlu dilakukan secara menyeluruh hingga BBM bersubsidi sampai kepada pengguna yang berhak.
Melalui satgas terpadu, DPRD Riau berharap titik rawan distribusi dapat dipetakan dan dugaan penyimpangan dapat ditindak sesuai ketentuan.(mcr/red)
