BATAM : SSERANTAU MEDIA - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengajak masyarakat Batam menyikapi persoalan air bersih secara jernih dan proporsional. Ia menegaskan, krisis air di Batam bukan masalah baru, melainkan akumulasi panjang dari pertumbuhan kota yang pesat tanpa diimbangi penguatan infrastruktur.
Menurut Iman, sistem distribusi air yang digunakan saat ini dibangun ketika jumlah penduduk Batam masih terbatas. Seiring lonjakan penduduk, pembangunan perumahan, dan ekspansi kawasan industri, kapasitas pipa dan jaringan distribusi tak lagi memadai.
“Batam tumbuh sangat cepat, sementara sistem airnya tertinggal. Ketimpangan inilah yang kini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masa transisi pengelolaan air dari ATB ke Moya merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Hingga kini, pelayanan air dinilai belum sepenuhnya membaik, namun kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pembenahan menyeluruh atas persoalan lama.
Dalam situasi itu, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra disebut menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur lama hingga tingginya ekspektasi publik. Meski begitu, Iman menilai keduanya telah melakukan langkah evaluasi dan penataan ulang sistem distribusi secara bertahap.
“Pembenahan air bersih bukan pekerjaan instan. Ini soal membangun ulang fondasi pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Iman menekankan pentingnya dukungan sosial dan stabilitas politik agar proses pembenahan berjalan optimal. Kritik, menurutnya, tetap diperlukan namun harus disampaikan secara konstruktif.
“Ketika pemimpin sedang bekerja menyelesaikan masalah struktural, masyarakat perlu memberi ruang, dukungan, dan pengawasan yang bijak agar perubahan benar-benar terwujud,” pungkasnya. (rls/red)
