PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kemantapan seluruh ruas jalan provinsi. Kebutuhan tersebut mencakup penanganan 1.067 kilometer jalan yang masih dalam kondisi tidak mantap berdasarkan survei fisik per Desember 2025.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal, mengatakan panjang jalan provinsi Riau mencapai 2.897 kilometer.
Dari jumlah itu, sekitar 1.800 kilometer atau 65 persen sudah dalam kondisi mantap, sedangkan sisanya masih memerlukan penanganan.
“Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” kata Khairul di Kantor Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (28/10/2026).
Khairul menjelaskan, data kondisi jalan terbaru untuk akhir 2026 belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil survei fisik tahun berjalan harus melalui proses tersebut sebelum ditetapkan sebagai data resmi.
Menurutnya, survei kondisi jalan menjadi dasar penyusunan perencanaan dan penentuan metode penanganan pada setiap ruas. Perbaikan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat.
“Data itu gunanya untuk desain perencanaan. Jalan yang tidak mantap memiliki tingkat kerusakan berbeda, sehingga penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruas,” ujarnya.
Kebutuhan anggaran yang besar menjadi tantangan bagi Pemprov Riau untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Setelah data terbaru diverifikasi, pemerintah daerah akan memiliki dasar untuk menetapkan prioritas penanganan jalan secara bertahap.(mcr/red)
