BATAM, SERANTAU MEDIA – Isu banjir, penanganan sampah hingga distribusi air bersih kembali mengemuka dalam Dialog Interaktif Halo Batam yang digelar di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Jumat (20/2/2026).
Forum ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan keluhan sekaligus menguji komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan layanan dasar.
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menegaskan lembaganya terus mengawal kebijakan Pemko agar program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog yang turut menghadirkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, warga diberi kesempatan bertanya secara langsung, mulai dari normalisasi drainase hingga kepastian suplai air di sejumlah kecamatan.
“Kami bukan hanya menyetujui anggaran, tapi memastikan pelaksanaannya diawasi. Aspirasi masyarakat kami tindak lanjuti melalui komisi-komisi yang membidangi infrastruktur, lingkungan dan pelayanan publik,” ujar Kamaluddin.
Persoalan sampah menjadi salah satu topik paling dominan. Data terbaru Pemko Batam menunjukkan volume sampah harian kini berkisar 900–1.000 ton per hari, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri.
Untuk mengatasinya, Pemko memperkuat armada pengangkut dengan penambahan belasan truk baru sepanjang 2025–2026, optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, serta pengembangan bank sampah berbasis kelurahan.
Selain itu, Pemko Batam juga mulai mendorong penerapan konsep reduce, reuse, recycle (3R) di kawasan permukiman dan pasar tradisional. Hingga awal 2026, tercatat lebih dari 100 bank sampah aktif yang membantu mengurangi beban TPA sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga.
Program Batam Asri 2026 yang diluncurkan awal tahun ini turut memperkuat gerakan gotong royong massal dan edukasi pengurangan sampah plastik sekali pakai. Pemerintah juga menjajaki kerja sama teknologi pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi jangka panjang.
Kamaluddin mengapresiasi langkah-langkah tersebut, namun menekankan pentingnya konsistensi pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran.
Menurutnya, tantangan kota industri seperti Batam membutuhkan koordinasi erat antara legislatif, eksekutif dan partisipasi publik.
Ia juga menilai forum dialog publik menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan warga.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat agar Batam tumbuh sebagai kota modern yang bersih, nyaman, dan kompetitif,” tutupnya.***
