BATAM, SERANTAU MEDIA - Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan rombongan Majelis Bekas Wakil Rakyat (Mubarak) Negeri Johor di Kantor Wali Kota Batam, Senin (22/9/2025).
Pertemuan itu disebut Amsakar bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga langkah strategis membangun jejaring regional. Kunjungan ini membuka ruang bertukar pikiran dan kerja sama lintas batas.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan posisi unik Batam dengan dua entitas kepemimpinan. Selain menjabat sebagai Wali Kota, ia juga diberi mandat sebagai Kepala BP Batam. Kondisi itu menurutnya memudahkan sinkronisasi antara pembangunan sosial dengan urusan investasi.
“Dua lembaga kini berjalan searah karena dipimpin orang yang sama. Inilah yang membuat pembangunan Batam bisa melaju lebih cepat,” jelasnya.
Amsakar kemudian menyinggung sejarah panjang pembangunan Batam sejak 1970-an. Dimulai dari kerja sama Segitiga Pertumbuhan (Sijori) antara Singapura, Johor, dan Riau yang menjadi fondasi keterhubungan ekonomi kawasan. Lalu berdirinya Otorita Batam pada 1973 sebagai motor penggerak industri. Seiring waktu, Batam berkembang menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.
Perjalanan itu berlanjut dengan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019. Regulasi tersebut menempatkan Wali Kota sebagai ex officio Kepala BP Batam. Sejak saat itu, sinergi tata kelola dinilai semakin kuat. Batam pun tumbuh sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang menopang industri, pariwisata, logistik, hingga jasa alih kapal.
Menurut Amsakar, arah pembangunan Batam kini diperkuat oleh dua regulasi baru pemerintah pusat. PP Nomor 25 Tahun 2025 memberikan kewenangan penuh perizinan kepada BP Batam. Sementara PP Nomor 28 Tahun 2025 menghadirkan layanan berbasis risiko untuk mempercepat proses investasi. Kewenangan penuh tersebut adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap Batam yang harus dijaga dengan kinerja yang nyata.
“Semua perizinan kini cukup di Batam. Investor tidak perlu lagi ke Jakarta, karena seluruh layanan tersedia di Mal Pelayanan Publik sebagai one stop service,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Mubarak Johor, Datuk Haji Abdullah Bin Md. Ali, mengaku terkesan dengan perkembangan Batam. Ia mengenang Batam di akhir 1970-an yang masih berupa hutan belukar. Kini, Batam menjelma sebagai kota modern yang strategis di pintu gerbang Indonesia.
“Perjalanan ke Batam sangat aman dan menyeronokkan. Ternyata Batam membangun sangat cepat,” ujarnya.
Datuk Abdullah menilai Batam bukan hanya pusat industri, tetapi juga destinasi pariwisata yang tetap menjaga budaya Melayu. Ia menegaskan kunjungan ini menjadi momentum mempererat hubungan Batam dengan Johor. Mubarak Johor berharap hubungan kerja sama itu tidak sebatas simbolik, melainkan nyata mendatangkan manfaat.
“Sesungguhnya kami sangat gembira diterima dengan penuh kehormatan. Semoga ini membuka jalan untuk hubungan yang lebih bermanfaat,” tutupnya. (RRI/red)
Wako Batam Amsakar Achmad Terima Kunjungan Mubarak Johor Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad saat menerima plakat dari Ketua Mubarak Johor, Datuk Haji Abdullah Bin Md. Ali. (Dok. Sarah Meilina / Ist)
