SERANTAUMEDIA.ID | Natuna – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memastikan program pro rakyat tetap menjadi prioritas dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, meski fokus utama anggaran tahun depan diarahkan untuk pelunasan utang daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan setelah Pemkab Natuna bersama DPRD menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025.
Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko, mengatakan penyesuaian APBD dilakukan untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan masyarakat. “Pembayaran utang tetap dilaksanakan, tetapi tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga,” ujarnya.
Program prioritas yang tetap dipertahankan dalam Perubahan APBD 2025 mencakup layanan publik dasar, sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski beban utang cukup besar, Pemkab Natuna menegaskan langkah ini tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Perubahan APBD 2025 diharapkan menjadi jalan tengah antara kewajiban fiskal dan pemenuhan kebutuhan warga.
